What the mind think, the body will created.

Home » Penelusuran hukum

Sang Pencipta HOAX terbaik.


“Terjadi Peristiwa Ratna Sarumpaet ditarik oleh 3 orang tidak dikenal dan dihajar habis-habisan serta diijak perutnya. Setelah dihajar, dilemparkan ke pinggir jalan aspal hingga samping kepalanya robek.” 


Menjadi kabar simpang siur yang membuat kita semua dihadiri rasa kebingungan di era Sosial media yang sangat kejam ini. Berbagai prasangka hadir ketika mengetahui peristiwa ini, ketika hal itu benar terjadi, sangatlah biadab sekali orang yang melakukan perbuatan seperti itu kepada seorang wanita yang sudah tua, tentunya mereka yang punya hati akan mengatakan hal yang sama. Tetapi ada sebagian orang yang kebingungan antara percaya dan tidak percaya pada peristiwa itu dan sebagian orang lainya berprasangka bahwa itu hanya berita yang tidak benar adanya. 

Rabu, 3 Oktober, kabar simpang siur ini telah terang benderang, terbuka apa yang sebenarnya terjadi. Apresiasi sangat tinggi terhadap Kepolisian Indonesia yang bergerak cepat dalam mencari kebenaran yang terjadi, ini merupakan bukti Kepolisian sangat Aktif memberantas berita bohong (HOAX) demi keakuratan informasi dan kondisi masyarakat yang kondusif.

Kepolisian telah bergerak cepat dalam menyelsaikan peristiwa simpang siur ini dengan sangat baik, membeberkan kebenaran yang terjadi pada peristiwa yang membingungkan publik, Hasil penyelidikan Kepolisian Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya sebagai berikut :
  1. Tidak ada Pasien atas nama Ratna Sarumpaet di 23 Rumah Sakit di Jawa Barat 
  2. Hasil koordinasi pihat terkait Bandara Husain Sastranegara (Taxi, Supir rental, Porter dan Tukang Parkir) Tidak mengetahui peristiwa pengeroyokan terhadap Ratna Sarumpaet. 
  3. Tidak ada Manivest Kedatangan – Keberangkatan Atas Nama Ratna Sarumpaet. 
  4. Hasil penyelidikan Polda Metro Jaya, didapatkan Fakta Call Data Record, Bahwa sejak tanggal 20-24 September, Nomor Registrasi Ratna Sarumpaet aktif di daerah Jakarta dan ditemukan rekening yang digunakan untuk transaksi di RS. Bina Estetika Atas Nama Ibrahim Fahmi Al Hadi (Anak Ratna Sarumpaet) 
  5. Pihak RS. Bina Estetika membenarkan adanya Ratna Sarumpaet dirawat padal tanggal 21-24 September 2018 dalam rangka operasi Plastik.
Ulasan point-point penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang membeberkan semua kebenaran dari peristiwa ini dengan kesimpulan bahwa kejadian penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet tidak benar adanya. Pihak Ratna Sarumpaet telah melakukan Konfrensi Pers untuk melakukan Klarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar dan telah menyesali apa yang telah beliau perbuat. Ratna Sarumpaet melakukan klarifikasi kabar pengeroyokan terhadap dirinya sambil menangis di depan wartawan dan meminta maaf kepada semua pihak yang terkena dampak peristiwa ini di kediamannya. 

Dalam hal ini sudah bisa dipastikan bahwa peristiwa ini adalah berita bohong atau HOAX. Ini merupakan pelajaran bagi kita dalam menerima dan menaggapi informasi yang belum terbukti kebenarannya. Media Sosial yang sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat dalam mencari informasi yang sulit di filter mana yang benar dan mana yang salah, tentunya masyarakat harus lebih cerdas dan selektif dalam menerima, mencari dan menanggapi informasi, selain itu harus dipastikanke akurat kebenarannya. 

Seniman dan Aktivis sosial idealis dengan Ratna Sarumpaet Crisis Centre yang terkenal dengan pementasan monolog ‘Marsinah Menggugat’ ini sedang dipertaruhkan nama besarnya, kepercayaan publik terhadap Ratna Sarumpaet sebagai aktivis sosial akan terdampak dengan terjadinya peristiwa ini, selain itu rajinya dalam menyuarakan #2019gantipresiden dan menjadi Juru Kampanye tim Pemenangan Prabowo Sandi. Apakah Elektabilitas Prabowo dan Sandi Uno akan terdampak juga? 

Saat Ratna Jatuh dari panggung sandiwaranya, dia tak jatuh sendirian..bersama itulah pak prabowo jatuh dari kuda wibawanya dan juga Rocky gerung dari Puncak Elbrus Logical Falacy yang didaki sambil menggelindingkan batu keatasnya. Sisyphus tak lagi berbahagia. Dia lelah… (Budiman Sudjatmiko) 

Dengan stastus Ratna Sarumpaet sebagai Juru Kampanye Nasional tim pemenangan Prabowo Sandi akan menjadi dampak terkikisnya kepercayaan publik terhadap pasangan ini. Kegaduhan di Media Sosial yang menunjukan resistensi terhadap Ratna Sarumpaet sedikit banyak akan berdampak kepada dukungan terhadap Prabowo Sandi menjelang Pilpres 2019. Opsi terdekat yang paling realistis dilakukan adalah mengeluarkan Ratna Sarumpaet dari Tim Pemenangan Prabowo Sandi, ini dirasa penting untuk menjaga dan memulihkan dukungan meskipun akan sangat berpotensi untuk digunakan oleh lawan politik untuk menjegal Prabowo Sandi. Setalah ini dilakukan, kita tinggal menunggu dan menyaksikan apakah keluarnya Ratna Sarumpaet berdampak kepada pulihnya kepercayaan publik atau justru membekas hingga hari pemungutan suara. 

Kudu Prabowo Sandi harus melakukan evaluasi internal untuk memastikan tim pemenangan Pilpres bersih dari mereka yang berpotensi untuk merusak dan cenderung menggembosi elektabilitas Prabowo Sandi mengingat kian dekatnya Pilpres. Ini harus dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan publik terhadap pasangan ini. Kubu Prabowo Sandi pun harus berjuang keras dalam menggalakan Kampanye yang santun tanpa berita bohong dan ujaran kebencian terhadap publik yang terkikis kepercayaannya akibat peristiwa ini untuk kembali menarik simpati publik. Meskipun demikian, sedikit menjadi obat penawar kepada publik adalah jiwa ksatria Prabowo dalam pernyataannya yang mempersilahkan aparat menindak bilamana ada tim pemenangannya melakukan dan dan menyebarkan berita bohong terhadap publik. Argumentasi yang dikeluarkan oleh Prabowo patut diapresiasi, ini merupakan semangat Prabowo dalam menciptakan Pemilu yang Berintegritas dan berkualitas meskipun dihadapkan pada tekanan publik dari dampak peristiwa ini. Meskipun dalam kejadian ini kita bisa menduga bahwa Kubu Prabowo Sandi terlalu cepat mengambil kesimpulan dan bersikap yang justru menambah panas polemik yang terjadi, Kubu Prabowo memang ‘termakan’ oleh cerita Ratna sarumpaet yang mengaku dirinya dianiaya. 

Pada kegiatan Ratna Sarumpaet yang lain juga dirasa akan berdampak, dalam hal ini adalah #2019gantipresiden. Stigma yang akan hadir dimasyarakat adalah ketidakpercayaan terhadap tokoh lain pada kegiatan tersebut. Apakah setiap berita mereka dipersekusi adalah berita bohong? Dan materi dalam kegiatan tersebut adalah materi yang jauh dari kebenaran? Redaksi ini bisa saja berkembang dimasyarakat terdampak dari peristiwa ‘blunder’ Ratna Sarumpaet. Sangatlah wajar ketika masyarakat memberikan stigma bahwa #2019gantipresiden diasumsikan menyebarkan berita bohong setelah salah satu tokoh utama terbukti melakukan hal tersebut. Hal ini tentunya mengganggu terhadap terlaksananya kegiatan tersebut yang memang menerima resistensi yang sangat kuat dari masyarakat. #2019gantipresiden yang dianggap sebagai lumbung suara pendukung Prabowo Sandi akan lebih sulit dalam menyuarakan aksinya. 

Pada permasalahan Hukum, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto telah menjelaskan dalam hal ini Ratna Sarumpaet tidak bisa dijerat Pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena bukan beliau yang menyebarluaskan HOAX itu ke media sosial, tapi bisa dijerat Pelanggaran Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bila ada yang terbukti menyebarkan HOAX peristiwa ini dimungkinkan untuk terjerat Pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun Kepolisian harus melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam peristiwa ini untuk mendapatkan kebenaran yang lebih akurat agar proporsionalnya hukuman yang dijatuhkan. 

Mereka membohongi diri sendiri, dan rakyat tertipu dan terbawa amarah. 

Demi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang kondusif, masyarakat selayaknya mendukung Kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa yang terjadi. Menghukum mereka yang terbukti terlibat dalam peristiwa ini, menentang terhadap berita bohong atau HOAX. Mudahnya berujar benci dan membuat berita bohong merupakan krisis moral yang terjadi. Dalam hal ini bisa dipastikan bahwa karena syahwat politik segala cara dilakukan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Kejadian ini merupakan bukti dari iklim kehidupan masyarakat yang tidfak sehat. Tentunya kita prihatin dengan kejadian semacam ini dan semoga dikemudian waktu tidak ada lagi orang yang begitu teganya menyebarkan berita bohong, membuat kegaduhan yang hampir membuat orang berkelahi. 

Menjadi pelajaran bagi masyarakat jangan sampai menelan informasi bulat-bulat tanpa tahu kebenaran dari informasi yang diterima, dari peristiwa ini masyarakat belum cukup cerdas untuk menerima informasi dengan sulitnya memilah informasi yang benar dan yang tidak benar. Terlalu cepat dalam menyikapi dan menaggapi informasi yang diterima. Pada era teknologi Informasi yang memungkinkan kita untuk menerima Informasi dengan cepat ini, kita dituntut hati-hati untuk mem-filter informasi yang kita dapatkan dan memastikan kebenarannya. Bukan hanya tugas Kepolisian dalam memberantas berita bohong atau HOAX tapi kita sebagai masyarakat yang berpendidikan harus selalu waspada dan membantu pihak kepolisian sebagai semangat dalam menciptakan Masyarakat yang cerdas tanpa berita bohong (HOAX).

Aja Gumunan, Aja Getunan, Aja Kagetan, Aja Alemaan (Jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut-kejut, jangan mudah manja)


Pemeretaan Pembangunan, Menuju Indonesia Maju, Sejahtera.

Kesenjangan itu begitu terlihat, dari berbagai sektor dalam keberlangsungan negara ini. Betapa memprihatinkannya keadaan daerah yang jauh dari hiruk pikuk ibukota.
Apresiasi terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan ataupun peningkatan kualitas pelayanan publik sampai hari ini, namun masih banyak PR yang harus segera dibenahi. Butuh proses yang panjang, disisi lain konstalasi pekembangan glabal yang begitu dinamis yang selalu menganggu konsistensi peningkatan pembangunan yang sedang dilakukan, contoh kongkrit hari ini adalah peningkatan nilai tukar rupih terhadap dollar yang sangat menganggu terhadap ikhtiar pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dari berbagai sektor.

Diperlukannya semangat kebersamaan dan kompak dari tingkat pusat hingga daerah, koordinasi yang dinamis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu kontrol atau pengawasan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah harus terpastikan pelaksanaannya. Jangan sampai terjadi, semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik ini hanya urusan menghabiskan anggaran negara, mengugurkan kewajiban karena telah menyampaikannya kepada pemerintah daerah dan semuanya dianggap selesai tanpa pengawasan dan lebih jauhnya pada pencapaian target yang diharapkan.

Luasnya wilayah Indonesia ini yang sedikit banyak menjadi kendala dari tercapainya pemerataan yang proporsional menjadi sebuah kedala yang sangat nyata membuat panjangnya birokrasi yang terjadi di negeri ini. Untuk memangkas panjangnya birokrasi ini perlunya koordinasi yang responsif  dalam menyampaikan informasi dan pelaporan daerah terhadap kondisi yang perlu hadirnya pemerintah provinsi/pusat untuk meyelsaikan persoalan yang terjadi. Kemajuan teknologi harus bisa menyelsaikan persoalan yang terjadi dan panjangnya birokrasi.

Konsep dasar adalah kunci dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, disisi lain integritas pelaksana mandat pemerintah untuk melakukan perubahan dan pelayanan publik masih bermasalah dengan maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini. Kesadaran kita sebagai warga negara yang harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal positif masih dalam tingkat yang memprihatinkan. Artinya semua ini harus diselsaikan oleh berbagai pihak dari mulai pemerintah hingga masyarakat yang memiliki kepekaan terhadap kondisi yang terjadi pada lingkungan sekitarnya, serta responsif dalam berkoordinasi pada peristiwa yang terjadi.

Pelaksanaan pembangunan seperti tanpa arah setelah hilangnya Garis Besar Haluan Negara (GBHN), terkonsep matang hanya untuk satu rezim pemerintahan, setelah berganti semuanya dibongkar dengan konsep baru yang dianggap lebih tepat. Pola seperti ini menghilangkan keberlangsungan nyata yang seharusnya terintegrasi dengan fokus yang penuh sampai terasa keberhasilan dari pembangunan tersebut.

Fokus pembangunan yang dilakukan pemerintah harus berkelanjutan hingga mencapai hasil yang diharapkan. konsep yang matang, pelaksanaan yang cepat dan tepat hingga menghasilkan hasil  minimal mendekati ekspektasi dari pembangunan yang dilaksanakan dan evaluasi berkelanjutan yang terus dilakukan dengan semangat peningkatan dari hasil yang dicapai. Untuk mencapai hal tersebut diperlukannya acuan yang menjamin keberlangsungan pembangunan tersebut agar fokus terlaksana dari konsep, hasil dan peningkatannya. Dengan hal ini diperlukan adanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau apapun itu namanya yang seharusnya menjadi acuan fokus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Pembenahan yang harus dilakukan adalah sebuah tantangan yang harus diselesaikan bersama dalam mencapai Negara yang berdaulat, Maju dan Sejahtera.


Pertama, Supremasi Hukum dengan didukung oleh penegak hukum yang berkualitas dan penyusunan Produk hukum yang produktif serta lepas dari berbagai kepentingan. Ketegasan hukum sebagai acuan dalam mengatur kehidupan bernegara, hal ini dirasa penting dengan belum tegaknya hukum yang hadir di Indonesia. Sebagai bukti, dirasa belum menemui keadilan ketika menentukan hukuman terpidana korupsi dengan kasus pencurian ayam. Mengapa persoalan ini terjadi? Apakah Peraturan Hukum/Perundang-undangan yang tidak tegas dalam menentukan hal tersebut atau penegak hukum yang tidak profesional? Silahkan anda berekspektasi sesuai apa yang anda pikirkan. Selain itu produk hukum yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat, hal ini terasa sangat membingungkan dimana produk hukum yang dianggap strategis dan penuh kepentingan selalu lebih diperhatikan tanpa menganalisis produk hukum yang lebih prioritas, contoh konkrit yang pernah terjadi adalah persoalan revisi UU MD3 lebih dipentingkan dan diributkan daripada menyusun Peraturan pemerintah untuk mendukung UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang sampai hari ini belum lengkap,ini merupakan peraturan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi acuan dalam kegiatan bernegara dalam rangka melayani masyarakat.

Kedua, pemerataan pelaksanaan manajemen kepegawaian. Kenapa manajemen kepegawaian? Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) merupakan tombak utama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dari seluruh aspek kehidupan bernegara, dari hal terkecil hingga yang terbesar. Perlunya ASN yang disiplin dalam melaksanakan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan, berintegritas dan efektif dalam melaksanakan tugas, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan perubahan dan peka terhadap lingkungan sekitarnya, menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam melakukan perubahan pada lingkungannya. Maka dari itu perlunya peningkatan kualitas kompetensi PNS/ASN, pola karir yang jelas dan penggajian yang seimbang dengan kinerja dalam rangka menjamin perkembangan diri dan kesejahteraan PNS/ASN. Pelaksanaan manajemen PNS/ASN ini belum merata sampai daerah karena pengawasan Kementerian berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dirasa masih belum melaksanakan pengawasan yang maksimal yang pelaksanaan manajemen PNS/ASN ini. Sebagai contoh kecil namun penting adalah pelaksanaan Finger Print pegawai dalam rangka pengawasan disiplin pegawai belum dilaksanakan oleh seluruh daerah terlebih lagi persoalan e-Kinerja yang menjadi pencapaian terget kinerja PNS/ASN. Hal ini perlu dibenahi atau percepatan pemerataan pelaksanaan sebagai pengawasan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pegawainya (PNS/ASN) untuk menjaga ritme keberlangsungan pemerintahan.

Ketiga, Pembangunan Infrastruktuf yang masif dan peningkatan ekonomi, karena pembangunan infratruktur ini merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kemajuan sebuah negara. Berdasarkan pada publikasi World Development Report oleh World Bank bahwa infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktuf yang mencukupi. 
Pertumbuhan ekonomi berkaitan sangat erat dengan kemiskinan dan pendapatan perkapita yang dihasilkan oleh negara
tersebut. Dari kalimat diatas bisa disimpulkan bahwa infrastruktur dan ekonomi adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, jika ingin meningkatkan ekonomi harus diawali dengan pembangunan infrastruktur, meskipun pada prakteknya ini merupakan kegiatan yang harus berlangsung beriringan. Disisi lain pemerintah harus memberikan stimulus terhadap pelaku ekonomi dan masyarakat agar peningkatan ekonomi berjalan lancar, beretika dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, pendidikan yang berkualitas dan bermoral dihadirkan oleh negara hingga pelosok negeri sebagai investasi pondasi untuk keberlangsungan negara di masa depan, selain itu untuk mencapai negara yang kuat, maju dan sejahtera di kemudian hari. Pendidikan yang menghasilkan kaum terdidik dan peka terhadap peristiwa di lingkungannya, memiliki keterampilan yang siap pakai dalam berbagai bidang. Outputnya, dengan hadirnya pendidikan yang berkualitas dan kaum terdidik yang memiliki keterampilan dari berbagai  penunjang kemajuan negara diberbagai bidang, hingga akhirnya dapat berdaya dan memberdayakan semua sektor. Ketika ini tercapai, tugas negara adalah memberikan kesempatan kepada anak negeri untuk mengaktualisasikan dirinya pada kemampuan yang dimilikinya. Bayangkan ketika negara ini memiliki sumber daya yang mempuni, perlahan tapi pasti ketergantungan terhadap sumber daya asing akan terkikis dengan sendirinya. Kuncinya, hadirkan pendidikan yang berkualitas dan bermoral hingga pelosok negeri, berikan mereka kesempatan, dampingi dengan pengawasan pemerintah dan hasilnya kemandirian sumber daya yang dimiliki oleh negara ini.

Kelima, terjaganya sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Disadari atau tidak, lingkungan hidup merupakan sektor yang kurang dan bahkan tidak terperhatikan. padahal Alam raya ini merupakan tempat dimana kita tinggal, memijakan kaki dan tempat kita bernaung.
Permasalahan sumber daya alam dan lingkungan ini seringkali menjadi masalah yang sulit terselsaikan, padahal ini menyangkut dalam kelangsungan hidup manusia secara luas. Pemerintah dan masyarakat harus peka terhadap permasalahan ini, ekploitasi alam tanpa etika akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan, maka seyogyanya permasalahan sumber daya alam ini harus menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat. Jangan hanya melihat pada sisi tingginya penghasilan negara pada potensi ini, arif dan bijaksana dalam eksploitasi alam malah akan memeberikan keselamatan bagi kehidupan masa depan. Jangan sampai terjadi lagi kemarahan alam yang terjadi karena serakahnya manusia dalam ekspliotasi alam. Kita harus mengakui bahwa potensi terbesar di negeri ini adalah sumber daya alam dengan bukti bahwa devisa terbesar indonesia adalah pada sektor Migas dan Pariwisata, selain itu sektor pertanian (kelapa sawit, teh, kopi dsb) dan hasil laut (ikan, udang dsb) ikut memberikan penghasilan yang besar. Tugas kita semua adalah menjaga semua itu agar tetap lestari hingga tidak menghilangkan keuntungan yang telah kita dapatkan hari ini. Sektor migas harus diekploitasi dengan arif dan bijaksana, pariwisata alam dijaga kelestaraiannya agar terjaganya lingkungan dimana tempat kita hidup dan memberi sumbangan devisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Dalam mewujudkan point di atas, pemerintah hurus bisa mengejawantahkan konsep yang dituangkan kedalam program dengan pelaksanaan yang fokus, tentunya fokus ini harus optimal dengan didukung oleh pelaksana mandat pemerintah yang terlepas dengan kepentingan apapun, keikhlasan bekerja dalam rangka mencapai kemajuan bangsa sebagaimana yang diharapkan serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang sadar dan mau berkoordinasi, kritis dan responsif.

Back To Top